Advertisement
DPR Protes Terkait Rencana OJK Mewajibkan Asuransi Kendaraan Bermotor
Ilustrasi asuransi. - orixinsurance.com
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—DPR RI protes ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan mewajibkan asuransi kendaraan bermotor dengan perluasan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga atau third party liability (TPL) mulai tahun 2025.
Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar menyarankan OJK untuk tidak gegabah dalam membuat kebijakan. Kebijakan itu bisa membebani masyarakat. "Ya pemberlakukan asuransi wajib ranmor tentu akan memberatkan. Sekarang saja beli motor sudah kena pajak, jalanan yang dilalui juga pajak, masak kendaraannya juga dibebani asuransi wajib," katanya di Jakarta, Kamis (18/7/2024).
Advertisement
Ia menyarankan agar OJK mengoptimalkan asuransi Jasa Raharja ketimbang membuat asuransi baru yang bersifat wajib kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor. "Lagi pula kan sudah punya Jasa Raharja, kenapa tidak pakai itu saja. Saya kira ketimbang pakai skema asuransi baru dan menggunakan kelembagaan baru, mending Jasa Raharja dioptimalkan," katanya.
OJK menyatakan seluruh kendaraan akan diwajibkan memiliki asuransi, termasuk untuk proteksi TPL, pada tahun depan. Rencana ini akan diterapkan setelah Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menindaklanjuti Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Merangkap Anggota DK OJK, Ogi Prastomiyono menjelaskan, saat ini asuransi kendaraan sifatnya hanya sukarela. Namun sifat sukarela tersebut diubah dalam Undang-undang (UU) P2SK. Dalam UU PPSK dicantumkan bahwa asuransi kendaraan itu dapat menjadi asuransi wajib.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
TNI AL Bakal Uji Coba Senjata Khusus Kapal Perang di Latopslagab 2024
BMKG Terbitkan Peringatan Dini Gelombang Tinggi di Perairan Bali
Hakim Vonis Mati Napi Pengendali Narkoba di Lapas Langkat
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta Api Semarang
Advertisement
Homliv Rayakan Hari Menanam Pohon Indonesia di Desa Wisata Krebet Bantul
PDIP Siap Beberkan Pelanggaran Pilkada ke MK
Presiden Prabowo Serukan Hentikan Korupsi di Indonesia
Lima Orang Meninggal Dunia Dalam Badai Salju di Korea Selatan
Advertisement
Badai Salju Landa Korea Selatan, 5 Orang Meninggal Dunia
Mary Jane Tidak Bisa Lagi Masuk Indonesia Seumur Hidup
Menangis Saat Perayaan Hari Guru Nasional, Prabowo Janjikan Hal Ini
Presiden Umumkan Uang Kesejahteraan Guru ASN Satu Kali Gaji Pokok
Advertisement
Narapidana WNI Paling Banyak Dipenjara di Malaysia dan Arab
Berita Pilihan
- Menteri PPPA Arifah Choiri Sebut Sebagian Penyebab Kekerasan Anak Bermula dari Gawai
- Narapidana WNI Paling Banyak Dipenjara di Malaysia dan Arab
- Aktris Senior Rahayu Effendi Wafat
- Bambang Pacul Enggan Komentari Hasil Hitung Cepat Pilkada Jateng: Cuaca Sedang Tidak Baik di Kami
- Data Masuk 100 Persen, Pram-Doel Meraih 51,03 Persen Suara di Pilkada Jakarta
Advertisement
Advertisement
Hotel Harper Malioboro Hadirkan Kuliner Lokal Brongkos Daging Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Timses Pram-Doel Klaim Raih 2 Juta Lebih Suara, Pilkada Jakarta Satu Putaran
- Bambang Pacul Enggan Komentari Hasil Hitung Cepat Pilkada Jateng: Cuaca Sedang Tidak Baik di Kami
- Aktris Senior Rahayu Effendi Wafat
- Kegiatan Layanan Kesehatan IDI Gerung di Lombok Barat Diapresiasi Warga
- Dipulangkan ke Filipina, Mary Jane Tak Bisa Lagi Masuk Indonesia Seumur Hidup
- Siswa di Semarang Ditembak Polisi hingga Meninggal, Polri Pastikan Pengusutan Transparan
- Dipanggil Bareskrim, Firli Bahuri Mangkir
Advertisement
Advertisement
